Artikel

Jakarta (Dikdas): Sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas dikawasan terpencil, terluar, dan terdepan (3T) merangkap menjadi guru disekolah yang berada diwilayah tersebut. Mereka akan menjalani pelatihan Kurikulum 2013 pada akhir Agustus atau awal September 2014 mendatang.

Demikian salah satu butir hasil pertemuan antara Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementrian Pendididkan dan Kebudayaan dengan Markas Besar TNI. Kemdikbud diwakili oleh Dirjen Dikdas Hamid Muhammad, Ph.D dan Mabes TNI diwakili Djaenuri. Pertemuan yang digelar di Gedung E lantai 5 Kompleks Kemdikbud, Kamis Siang, 7 Agustus 2014, itu merupakan tindak lanjut pertemuan Mendikbud dengan Panglima TNI sehari sebelumnya, Rabu, 6 Agustus 2014.

Dalam pelatihan tersebut peserta dibekali buku Kurikulum 2013 berupa buku pegangan guru dan buku siswa “ Dihitung langsung sebagai bahan latihan “ ujar Hamid.

Sumarna Surapranata. Ph.D., Direktur Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Diknas, mengatakan, pelatihan guru dirancang dengan pola 50 jam. Ia telah menyiapkan 45 narasumber terbaik untuk menyukseskan pelatihan ini. “Yang kami rancang sementara pesertanya 1.500 orang dari seluruh negri “ ujarnya, Pelatihan diselenggarakan di tiga wilayah yaitu timur tengah dan barat. Ada dua kriteria prajurit TNI yang mengikuti pelatihan ini, yaitu prajurit yang sedang melaksanakan dan yang akan melaksanakan tugas.

Sementara Djaenuri mengatakan sebagaimana arahan Panglima TNI prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan menjalankan dua pungsi Pertama pertahanan secara fisik “ Kedua pertahanan secara budaya” ungkapnya.

Djaenuri berharap sebagai awal pelatihan difokuskan kepada prajurit yang bertugas di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sebab di kawasan inilah terdapat titik-titik kerawanan terkait nasionalisme dan bela negara.

Selain pelatihan guru, pertemuan juga membahas rehabilitasi sekolah rusak dan pembangunan unit sekolah baru (USB). “Membangun USB, kita arahkan yang satu atap, terutama daerah-daerah yang jumlah siswanya dan komonitasnya kecil, “ ucap Hamid. Kalau perlu gedung SMA dibangun di dekatnya.

Turut hadir dalam pertemuan Sekertaris Ditjen Dikdas Dr. Thamrin Kasman: Direktur Pembina SD Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd.; Direktur Pembinaan SMP Didik Suhardi, Ph.D.; Direktur Pembinaan SMK M. Mustaghfirin Amin, MBA; Staf Khusus Mendikbud Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Dr. Agnes Tuti Rumiati; dan perwakilan Direktorat Pembinaan SMA dan SMK

Rencananya, pertemuan akan dilanjutkan pada Senin, 11 Agustus 2014, untuk membahas hal yang lebih teknis.* (Billy Antoro)

Sehubungan dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dimana dikesankan BAN-S/M mengundang para Kepala Sekolah untuk menghadiri “Bimbingan Teknis Pelaksanaan Akreditasi Secara On-line” (contoh surat terlampir) dengan ini kami memohon Saudara untuk dapat menginformasikan perihal penipuan ini kepada sekoalah/madrasah terkait agar tidak melayani undangan yang bersifat undangan penipuan tersebut.

Perlu kami informasikan bahwa kami telah memperingatkan kepada khalayak perihal penipuan tersebut pada media cetak dan media elektronik, serta melelui Website kami dengan alamat: http://www.ban-sm.or.id.

Apabila ada sekolah/madrasah menerima undangan tersebut atau kegiatan lain yang sejenis dengan mengatasnamakan BAN-S/M, agar menginformasikan terlebih dahulu ke BAP-S/M setempat atau ke Sekertariat BAN-S/M melalui telp/fax: 021-75914887.

Untuk lebih jelasnya silahkan klik surat edaran Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah perihal : Penipuan atas nama BAN-S/M, Publisher:Nurjolis/Primadi

sumber: http://dikmen.kemdikbud.go.id/html/index.php

 

Jakarta (Dikdas)- Guna memantau pencapaian pelatihan guru dan pengadaan buku Kurikulum 2013 di sejumlah daerah, menteri pendidikan dan Kebudayaan Prof.Dr. Mohammad Nuh,DEA menggelar konferensi video (video conference). Selasa siang 22 Juli 2014, Mohammad Nuh melakukan konferensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi D.I Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Aceh, Lampung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bengkulu.

Acara yang digelar di Ruang Situasi Gedung Ki Hajar Dewantara lantai 2, Kompleks Kemdikbud Senayan, Jakarta, itu dihadiri pula oleh beberapa pejabat eselon I di lingkungan Kemdikbud, di antaranya Wakil Mendikbud bidang Pendidikan Prof.Dr. Musliar Kasim,MS, Sekretaris Jenderal Kemdikbud Prof. Ainun Na’im,PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Hamid Muhammad, PhD, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Prof.Dr. Achmad Jazidie, M,Eng.

Dalam pertemuan tersebut Mohammad Nuh menyoroti dua hal, yaitu perkembangan pelatihan guru dan distribusi buku Kurikulum 2013 di provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Sebab keduanya merupakan hal pokok dalam implementasi Kurikulum 2013 menjelang berjalan efektifnya tahun pelajaran 2014-2015 pada Agustus 2014 mendatang.

Ada tiga hal yang ditekankan Mohammad Nuh terkait buku Kurikulum 2013. Pertama, softfile Kurikulum 2013 dalam compact disc (CD) yang telah diterima Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar dipastikan diterima sekolah.

Kedua, jika hingga 4 Austus 2014 buku Kurikulum 2013 belum tiba di sekolah, maka sekolah diimbau untuk mencetak buku dari CD yang telah diterima.Mohammad Nuh menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten/Kota, dan LPMP setempat untuk berkordinasi terkait penggandaan buku tersebut. “Tidak harus semua isi mata pelajaran dicetak, tetapi yang mungkin diperlukan 1-2 minggu proses pembelajaran,”ujarnya. Biaya pencetakan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah.

Siswa pun tak mesti dapat satu bundle fotokopian karena pembelajaran bisa menggunakan metode kelompok. Seandainya CD belum diterima, maka materinya dapat diunduh dari laman Rumah Belajar. Di laman itu terdapat buku paket siswa dan buku pegangan guru semua jenjang pendidikan (SD,SMP,SMA,SMK).

Ketiga, setiap provinsi diharapkan memastikan bahwa BOS Buku dari dana dekonsentrasi telah diterima sekolah. Sebab sekolah menggunakan dana BOS dan BOS buku untuk membeli buku Kurikulum 2013.

Dalam konferensi semua Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Ketua LPMP melaporkan hasil pelatihan guru dan distribusi buku Kurikulum 2013 di wilayahnya masing-masing. Mereka juga menyampaikan sejumlah masalah yang menghadang di lapangan.

Rencananya, Rabu 23 Juli 2014, Mohammad Nuh kembali menggelar konferensi video dengan kepala dinas pendidikan provinsi dan ketua LPMP yang terletak di Indonesia bagian timur.

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

Jakarta, Kemendikbud – Setelah melalui tahap pemesanan, sekolah-sekolah mulai menerima buku-buku Kurikulum 2013 untuk digunakan pada semester I tahun pelajaran 2014/2015. Buku itu dipesan langsung oleh sekolah, dibantu dinas pendidikan setempat, kepada penyedia yang ditetapkan berdasarkan hasil lelang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP).

Kemendikbud.go.id mencoba mengkonfirmasi ke sejumlah sekolah tentang apakah benar buku Kurikulum 2013 sudah diterima. SD Negeri Pasir Pogor, Bandung, Jawa Barat, misalnya sudah menerima buku Kurikulum 2013 pada awal Juli 2014 yang lalu. Buku-buku tersebut diantar oleh PT Pos Indonesia yang bekerja sama dengan pihak penyedia. Setelah dicek, jumlah yang dipesan sesuai dengan jumlah buku yang diantarkan langsung ke sekolah.

“Buku siswa kelas 1,2,4 dan 5 sudah lengkap semua. Hanya buku agama yang belum diantar. Buku guru juga sudah kami terima bersamaan dengan buku siswa. Demikian pula buku untuk stok perpustakaan. Alhamdulillah semua berjalan sesuai rencana,” jelas Kepala SD Negeri Pasir Pogor, Mimin Rosmini saat dihubungi melalui telepon, Jumat (18/7).

SMP Negeri 1 Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur juga sudah menerima buku Kurikulum 2013 sejak awal Juni 2014. Bendahara Keuangan SMP Negeri 1 Jiwan, Fidiya mengatakan buku yang tiba di sekolah dikirim langsung oleh pihak penyedia melalui cabangnya di Kabupaten Madiun. “Pengiriman dilakukan dua kali, yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga Juni 2014,” ujarnya.

Sekolah lain yang telah menerima buku Kurikulum 2013 adalah SMA Negeri 6 Palembang, Sumatera Selatan. Sekolah ini telah menerima buku Kurikulum 2013 sejak Juni 2014. Sebanyak 350 eksemplar buku kelas 10 dan 350 eksemplar buku kelas 11 untuk masing-masing mata pelajaran telah diterima sesuai dengan pesanan sekolah.

Buku-buku yang dikirim ini rencananya akan dibagikan pada hari pertama setelah liburan Idul Fitri. Diharapkan buku ini akan memperlancar proses pembelajaran Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015 tahin ini.

Sumber: www.kemdikbud.go.id

Tidak semua sekolah mau menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Terkait pengadaan buku Kurikulum 2013, mereka wajib membeli buku tersebut dengan dana yang diadakan oleh sekolah. Demikian disampaikan Hamid Muhammad, PhD, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, saat mengadakan pertemuan dengan para penyedia buku kurikulum 2013 di Ruang Sidang Gedung E lantai 5 Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senayan, Jakarta, Kamis siang 10 Juli 2014.

“Prinsipnya kita ingin membebaskan dana buku dari kewajiban orang tua” ucap Hamid. Sebab banyak orang tua mengeluh dan protes terhadap mahalnya harga buku di era otonomi daerah. Lalu Kemdikbud meresponnya dengan membeli buku Kurikulum 2013 melalui BOS buku. Buku itu disimpan di perpustakaan sekolah dan dipinjamkan ke siswa.

Menurut Hamid, ada sebagian orang tua siswa ingin memiliki buku Kurikulum2013, ia menyilakan mereka untuk membeli buku itu kepada penyedia yang telah diterapkan. Penyedia pun dibolehkan untuk melayani permintaan mereka “Penyedia boleh melayani di luar upah sepanjang masih atas nama penyedia”, ungkapnya.

Kendati dibolehkan menjual buku ke orang tua siswa, Hamid menekankan bahwa harganya tetap mengacu dalam e-katalog. Wilayahnya pun masih dalam cakupan tanggung jawab distribusinya.

Hamid berharap kepada penyedia agar segera mendistribusikan buku yang telah dicetak dan masih menumpuk di gudang. Laporang pemesanan, pencatakan, dan pengiriman buku juga agar selalu diperbaharui (up date). “Kami akan kawal terus proses ini sampai pembayaran penuh diterima, kami akan all out,” ujar Hamid.

Sumber: Kemdiknas